MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Zulkilkis Megrel
Country: India
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 15 April 2009
Pages: 451
PDF File Size: 4.74 Mb
ePub File Size: 19.49 Mb
ISBN: 431-1-18273-612-7
Downloads: 58014
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malagami

Selanjutnya, perlu adanya optimalisasi dalam pemanfaatan kewenangan Pemerintah Aceh yang ada dalam penyelenggaraan JKA menuju penyelenggaraan jaminan kesehatan dasar yang berkualitas untuk seluruh penduduk Aceh.

Alternatif lainnya ke depan dapat juga program nasional dijadikan tugas pembantuan kepada daerah, dengan penyelenggaran di daerah, sementara sumber pendanaan berasal dari pusat. Penentuan standar minimum ini berlaku untuk semua daerah dan merupakan kewenangan mablak pusat untuk mengaturnya.

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Sesuai dengan QAK, sebagai persiapan dalam mengalihkan pendanaan JKA dari penganggaran APBA yang bersifat tidak tetap ke pendanaan mekanisme asuransi sosial yang lebih tetap diperlukan jamkedmas pengaturan tindak lanjut dalam suatu Pergub. Namun, di dalam pelaksanaan program JKA saat ini terdapat berbagai persoalan terutama di dalam pelayanan.

Namun, kemudian muncul program nasional Jampersal sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih program dan pembiayaan persalinan. Kelemahan tersebut, antara lain, pada keramahan petugas pelayanan, antrian yang panjang di RSU Mnlak dan tidak jelasnya langkah-langkah prosedur pemanfaatan layanan JKA bagi peserta dan atau keluarga yang mengurusnya karena tidak cukupnya informasi yang mereka peroleh, terutama penerima manfaat JKA baru.

Untuk dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan lembaga atau badan penyelenggara yang memiliki tugas khusus untuk itu.

Ketentuan Pasal 43 QAK memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan JKA terkait dengan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakannya, melaksanakan program, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan perlunya pengaturan tindak lanjut dalam Pergub.

Bentuk integrasi yang sudah berjalan tersebut meliputi, antara lain sebagai berikut: Persoalan manla, timbul kemudian adalah tentang cakupan kewenangan daerah 22011 mendirikan badan demikian sehubungan dengan adanya badan ditingkat nasional tersebut. Pada sisi yang lain, penyelenggaraan asuransi kesehatan bertujuan untuk dimanfaatkan oleh peserta sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah dan mengentaskan kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh Francis T.

  ERIC BROUG PDF

Hal ini berarti masih bersifat temporer yang tergantung pada dana tahunan melalui APBA yang dipengaruhi oleh dinamika politik pada masa tertentu.

Pemerintah Aceh menyelenggarakan pembiayaan kesehatan JKA. Berkaitan dengan kesiapan pemerintah, mahlak umumnya telah siap untuk menyukseskan program JKA ini. Dalam pengaturan ini hendaknya pemerintah pusat berpedoman pada standar minimum jaminan kesehatan sosial secara internasional dan melihat pengalaman negara-negara lain yang sudah berhasil di dalam pelaksanaannya. International Labour OrganizationHal. Salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan JKA dan Jamkesmas adalah terkait pembayaran honorarium.

Oleh karena biaya melalui jamkesmas lebih kecil, maka sisa kurang yang tidak dapat dibayar tersebut dapat ditanggung melalui JKA untuk peserta Jamkesmas tersebut. 20111 lapangan menunjukkan bahwa standar tarif honorarium pelaksana JKA lebih tinggi daripada Jamkesmas.

Dengan demikian, UUPA merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh pascakonflik sebagai buah dari upaya perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat. Perlu adanya perbaikan layanan peserta pada setiap tingkatan layanan kesehatan melalui peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan sosialisasi informasi tentang prosedur pemanfaatan layanan JKA dalam berbagai bentuk dan media, yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta JKA itu sendiri.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Aceh. Metode Pendekatan dan Pengumpulan Data. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian yang ada, pendekatan yuridis komparatif secara khusus digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian kedua, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis terutama digunakan untuk menjawab pertanyaan ketiga di atas.

Dari aspek hukum, salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini adalah belum adanya ketentuan tindak lanjut pengaturan penyelenggaraan JKA ini dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana ditetapkan Pasal 43 ayat 3. Hal ini dapat menimbulkan ketidaklengkapan dan ketidakpastian hukum di dalam implementasi di lapangan.

Dalam praktek masih ditemukan adanya penggunaan JKA oleh orang yang seyogyanya bukan peserta JKA karena sudah tercakup dalam jaminan kesehatan yang lain sehingga dapat menimbulkan biaya ganda atau tumpang tindih kegiatan yang perlu dihindari dan dicarikan solusinya.

  GUIDE TO THE SEISMIC LOAD PROVISIONS OF ASCE 7-05 PDF

Sulastomo,Sistem Jaminan Sosial Nasional: Untuk itu, mulai Juni pelayanan persalinan JKA dihentikan dan diganti dengan mengintegrasikannya ke dalam program pemerintah pusat yang bersifat nasional sehingga dapat mencegah program dan pembiayaan ganda untuk keperluan yang sama.

Yang pertama untuk rakyat Indonesia yang miskin, sedangkan yang kedua untuk seluruh penduduk Aceh yang belum tercakup dalam jamkesmas dan asuransi sosial lainnya baik miskin maupun kaya.

Sebuah IntroduksiJakarta, Rajawali Pers.

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Terdapat 2 Dua Pedoman Pelaksanaan Manlak. Untuk itu, akan diaplikasikan metodologi penelitian hukum dengan menggunakan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif, yuridis komparatif, dan yuridis sosiologis.

Hal ini penting untuk mencegah adanya ketidakpuasan pihak tertentu seperti mogok kerja dokter spesialis yang terjadi di RSU Cut Meutia Lhokseumawe beberapa waktu yang lalu. Melalui pendekatan sosialisasi dan komunikasi demikian akan dapat dicegah kesan negatif politik kekuasaan dengan positif politik kerakyatan dalam perubahan dan penetapan prioritas dan jamkeesmas APBA, mnalak penduduk Aceh telah mengetahui dan dipersiapkan jauh hari sebelumnya.

Akibatnya dalam hal tertentu dapat menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang kurang efesien dan efektif.

Data kuantitatif akan ditampilkan dalam bentuk angka, persentase, dan tabel. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan JKA yang menentukan badan penyelenggara JKA ini ke depan, apabila sudah menggunakan mekanisme pemungutan iuran pada peserta yang wajib mengiur. For this purposes, legal research methodology was applied by mnalak normative-legal research, comperative-legal research and socio-legal research approaches.

Pendekatan jaminan sosial melalui asuransi sosial disebut juga 201 state model atau Bismarck Model, sedangkan pendekatan dana publik jammkesmas dinamakan social state model. Oleh karena JKA dan jamkesmas masih menggunakan standar pelayanan dan obet yang berbeda menimbulkan jumlah alokasi dana yang berbeda untuk pelayanan dan obat tertentu sehingga dapat menimbulkan kesan adanya diskriminasi kepada peserta JKA dan peserta Jamkesmas di dalam praktek.

Dengan demikian, dari aspek legal terdapat dua sumber hukum yang berbeda.

Author: admin